< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Minggu,25 Agustus 2019

Australia Bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Federal

Berita Australia Bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Federal terbaru hari ini 2018-12-13 17:39:01 dari sumber yang terpercaya

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat federal, setelah mendapat terus mendapat tekanan dari politisi lintas-fraksi di parlemen.

Partai Buruh yang beroposisi, Partai Hijau dan parpol kecil selama ini berkampanye bagi dibentuknya lembaga antikorupsi, dengan dasar sistem yang ada saat ini sudah tak memadai lagi.

Sebelumnya dalam akhir masa sidang parlemen, PM Morrison mengatakan pemerintahannya tak akan menentang pembentukan lembaga ini di tingkat nasional. Namun saat itu dia menyebutnya sebagai isu kecil yang dibesar-besarkan pihak oposisi.

Saat ini di Australia, lembaga pemberantasan korupsi berada di tingkat negara bagian dengan kewenangan di lingkup negara bagian tersebut.

Dalam pengumumannya hari Kamis (13/12/2018), PM Morrison menegaskan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan dan pegawai negeri sangat penting artinya.

Lembaga baru ini akan memiliki dua divisi, yaitu divisi integritas penegak hukum dan divisi integritas sektor pegawai negeri.

"Kami mempelajari semua alternatif yang ada. Kami percaya inilah cara terbaik untuk itu. Cara paling masuk akal, terukur, dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengatasi permasalahan ini," kata PM Morrison.

Pemerintah akan membentuk jabatan baru yang disebut Komisaris Integritas Commonwealth yang memiliki kewenangan pengawasan atas kedua divisi tersebut.

Di bawah pejabat ini juga akan ditunjuk dua komisaris yaitu Komisaris Integritas Penegak Hukum dan Komisaris Integritas Sektor Pegawai Negeri.

Divisi penegak hukum merupakan perluasan dari lembaga yang sudah ada yang memiliki yurisdiksi atas Kepolisian Federal, Austrac (semacam PPATK), Departemen Dalam Negeri dan bagian dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air.

Divisi ini akan diperluas sehingga mencakup keseluruhan Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, Komisi Kompetisi dan Konsumen serta Kantor Pajak Australia.

Sementara divisi sektor pegawai negeri akan mencakup sektor pegawai negeri lainnya termasuk seluruh anggota parlemen, pegawai departemen, pegawai lembaga negara, dan pegawai peradilan federal.

"Komisi integritas pegawai negeri akan menyelidiki tuduhan-tuduhan kriminal di sektor pegawai negeri," kata Jaksa Agung Australia Christian Porter.

Kedua Divisi KPK Australia ini berwenang menyelidiki dugaan korupsi. Pemerintah akan membuat perubahan pada Kitab UU Hukum Pidana untuk memastikannya sesuai standar modern.

PM Morrison bersikukuh bahwa pemerintah telah mengupayakan pembentukan KPK ini sejak Januari lalu ketika Malcolm Turnbull masih menjabat Perdana Menteri.

Dia membantah pendapat bahwa pemerintahannya "terpaksa" dalam membentuk KPK, karena posisi mereka kini minoritas di parlemen.

"Hal ini dilakukan setelah pertimbangan panjang dan berhati-hati," ujarnya.

Dia memuji Jaksa Agung Christian Porter yang telah berusaha keras mewujudkan hal ini.

"Permasalahannya sangat kompleks. Masalahnya sangat serius. Tak cukup ditangani melalui siaran pers yang seolah-olah hasil kerja selama setahun," ujarnya.

PM Morrison menyindir oposisi Partai Buruh mengenai siaran pers mereka terkait pembentukan KPK.

Pemimpin Oposisi Bill Shorten pada Januari lalu menegaskan jika partainya memenangkan pemilu mereka akan membentuk lembaga KPK bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC).

Namun PM Morrison hari ini mengatakan mereplikasi lembaga ICAC di negara bagian New South Wales akan menciptakan pengadilan yang tak adil dan hanya mengejar dendam pribadi, perusahaan dan politik.

Bulan lalu Komisi Kepegawainegerian Australia mengungkapkan lebih dari 4.300 pegawai negeri tingkat federal mengaku menyaksikan perilaku korupsi di lingkungan kerjanya.

Hampir 80 pegawai negeri diselidiki dalam kasus korupsi dan 72 orang di antaranya diputuskan melanggar kode etik PNS.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia

Author
Penulis

Ezra Natalyn

Mungkin yang Anda suka
Jadilah orang pertama yang menuliskan komentar! Tulis komentar

Tinggalkan komentar

**) Dengan mengirim komentar ini artinya Anda setuju dan patuh dengan syarat dan ketentuan kami.