< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Rabu,18 September 2019

KPK Model Australia Dituding Tak Bergigi

Berita KPK Model Australia Dituding Tak Bergigi terbaru hari ini 2018-12-16 11:45:01 dari sumber yang terpercaya

Sejumlah praktisi hukum mengecam model komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diumumkan Pemerintah Australia. Mereka menyebut model yang terdiri atas dua divisi ini sebagai kesalahan fatal karena tidak bergigi.

Perdana Menteri Scott Morrison dan Jaksa Agung Christian Porter hari Kamis (13/12/2018) mengumumkan rencana mereka membentuk KPK tingkat federal.

Komisi yang mereka namakan Commonwealth Integrity Commission (CIC) memiliki dua divisi, yaitu divisi integritas penegak hukum dan divisi integritas sektor pegawai negeri.

Divisi sektor pegawai negeri diusulkan tidak akan menggelar persidangan secara terbuka.

Pengacara senior Geoffrey Watson SC menyebut model yang diusulkan pemerintah ini merupakan kesalahan fatal.

"Menurut saya malahan lebih buruk daripada tidak punya KPK sama sekali," katanya kepada ABC Australia.

Dia mencontohkan komisi khusus yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran perbankan belum lama ini.

""Bayangkan sendiri apa yang akan terjadi jika persidangan komisi khusus perbankan ini bersifat rahasia," kata pengacara yang pernah membantu ICAC, yaitu KPK di negara bagian New South Wales ini.

Tidak bergigi dan tanpa kewenangan

Mantan komisioner ICAC New South Wales David Ipp sependapat dengan Watson. Dua menyebut model yang diusulkan pemerintah itu lemah.

"Tidak bergigi, tanpa kewenangan," katanya kepada ABC Australia.

PM Morrison kemarin menyebut sejumlah KPK di tingkat negara bagian menggelar "kangaroo courts" alias pengadilan liar. Dia menyebut ICAC di NSW sebagai "pelajaran mengenai hal yang tak boleh dilakukan".

Ipp menuding kritikan PM Morrison ini sebagai sampah. Dia menyebut ICAC NSW hanya menggelar persidangan terbuka jika menyangkut kepentingan publik.

"Tuduhan bahwa hal ini merupakan pengadilan liar dan nama baik para tersangka telah dihancurkan, tak lebih dari upaya mengaburkan masalah," kata Ipp.

Jaksa Agung Porter mengutip pendapat dari pengacara negara Bret Walker SC yang menyebut bahwa persidangan terbuka kasus korupsi akan jadi sorotan media secara berlebihan.

Makanya, model yang diusulkan berupa persidangan secara tertutup.

Namun kepada ABC, Walker menyatakan KPK tingkat federal (CIC) ini seharusnya memiliki kebijakan untuk menjadikan persidangan mereka terbuka untuk umum.

PM Morrison dan Jaksa Agung Porter menyatakan kewenangan CIC juga dapat mencakup para pegawai peradilan, namun masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Hukum Australia Arthur Moses SC menegaskan, pihaknya menolak jika para pegawai peradilan turut menjadi subjek kewenangan CIC.

"Harus ada komisi peradilan nasional yang dibentuk untuk menyelidiki tuduhan terhadap para hakim, baik berupa kesalahan atau kelalaian," katanya.

Dia menegaskan tidak boleh ada situasi dimana pihak eksekutif menjalankan penyelidikan terhadap pegawai peradilan.

"Sebab hal itu akan cenderung merongrong independensi peradilan atau setidak-tidaknya tampak bahwa independensi peradilan mendapatkan pengaruh dari tindakan eksekutif," paparnya.

Tanggapan PM Morrison

PM Morrison menepis segala kritikan ini dan mengatakan CIC akan menjadi lembaga investigasi yang menyediakan bukti-bukti kepada jaksa penuntut umum.

"Tidak ada gunanya menggelar pengadilan liar dan mengeluarkan siaran pers," katanya.

Menurut dia, yang dibutuhkan adalah badan investigasi dengan kewenangan yang bisa melakukan penyelidikan.

"Itulah kewenangan yang kami berikan - untuk mengejar hal-hal ini, menanganinya dan membawa orang ke pengadilan," lanjut PM Morrison.

Pemerintah juga membantah tuduhan oposisi Partai Buruh bahwa pemerintah sendiri berupaya membebaskan diri dari ruang lingkup kewenangan CIC.

"Ini berlaku untuk setiap tindakan kriminal, baik yang terjadi sekarang atau terjadi sebelumnya jika tindakan tersebut merupakan kejahatan saat itu," kata PM Morrison.

Meski aturan baru pelanggaran korupsi tidak berlaku retrospektif, namun dia bersikukuh bahwa CIC tetap bisa menyelidiki kasus-kasus sebelumnya yang telah dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Diterbtikan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.

Author
Penulis

Renne R.A Kawilarang

Mungkin yang Anda suka
Jadilah orang pertama yang menuliskan komentar! Tulis komentar

Tinggalkan komentar

**) Dengan mengirim komentar ini artinya Anda setuju dan patuh dengan syarat dan ketentuan kami.